SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA (BAGIAN 3)

II.    SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA (BAGIAN 3)

(II) MASA PEMBANGUNAN EKONOMI (1983 – 1987)

A.    MASA PASCA OIL BOOM (1983 – 1987)

-          Harga minyak mencapai US$ 35.00/ per barrel (1981 – 1982), menurun lagi menjuadi US$ 29.53/ barrel (1983 – 1984) dan tahun-tahun berikutnya harga berfluktuasi tidak menentu. Sejak tahun 1983 perekonomian Indonesia memasuki masa Pasca Oil Boom (Pasca Bonanza Minyak)

-          Tahun 1986 terjadi goncangan ekonomi akibat merosotnya harga minyak sampai titik terendah US$ 9,83/ barrel. Program refromasi ekonomi (pemulihan) mulai menampakkan hasil pada tahun 1998.

a.       Masalah-masalah yang dihadapi

Merosotnya harga minyak di pasar internasional sepanjang tahun 1983 – 1987 menimbulkan masalah berat bagi perekonomian Indonesia karena penerimaan sektor migas menurun; defisit transaksi berjalan dan defisit APBN meningkat.

Dampak turunnya harga minyak :

1)      Penerimaan migas dari hasil ekspor menurun 2,0% menjadi US$ 14.449 juta (1983/1987) dan menurun lagi 44,0% menjadi US$ 6.966 juta (1986/1987).

2)      Defisit transaksi berjalan meningkat dari US$2..888 juta menjadi US$4.151 juta (1983/1984) dan meningkat lagi dari US$1.832 juta menjadi US$ 4.051 juta (1986/1987).

3)      Defisit APBN meningkat dari Rp 1.938 triliun menjadi Rp 2.742. triliun (1983/1984) dan meningkat lagi dari Rp 3.571 triliun menjadi Rp 3.589 triliun (1986/1987). Sedangkan anggaran pembangunan berkurang Rp 2.777 triliun atau 23,7% dibanding tahun yang lalu karena pada tahun 1986/1987 banyak proyek yang ditunda/ dipangkas. (angka-angka diolah kembali dari laporan BI tahun yang bersangkutan).

b.      Rencana dan Kebijaksanaan Pemerintah

Masa Pasca Oil Boom terjadi pada tahun ke-5 PELITA III (1983/1984) sampai tahun ke-3 PELITA IV (1986/1987).

Kebijaksanaan tahun 1983 – 1984 :

1)      Devaluasi Rupiah terhadap US Dollar (US$ 1 = Rp 702 menjadi US$ = Rp 970) untuk memperkuat daya saing.

2)      Menekan pengeluaran pemerintah dengan pengurangan subsidi dan penangguhan beberapa proyek pembangunan

3)      Kebijaksanaan moneter perbankan 1 Juni 1983 (PAKJUN 1983) :

-          Kebebasan menentukan suku bunga deposito dan pinjaman bagi bank-bank pemerintah

-          Pemerintah menerbitkan SBI (Sertifikat Bank Indonesia) sejak Pebruari 1984 dan memberikan fasilitas diskonto keapada bank-bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas (SBPU mulai digunakan Pebruari 1985).

4)      Kebijaksanaan perpajakan : memberlakukan seperangkat Undang-undang Pajak Nasional (1984).

(Laporan tahunan B.I. 1983/1984).

Kebijaksanaan Reformasi Ekonomi  1986 – 1987 :

-          Kebijaksanaan ini terutama diarahkan untuk mencegah memburuknya neraca pembayaran, mendorong ekspor non migas, mendorong penanaman modal dan meningkatkan daya saing produk ekspor (non migas) di pasar dunia.

(Laporan tahunan B.I. 1986/1987).

a)      Sektor Fiskal/ Moneter :

1)      Pemerintah melakukan penghematan antara lain dengan mengurangi subsidi; meningkatkan penerimaan melalui intensiftikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak.

2)      Devaluasi rupiah terhadap US Dollar sebesar 31% (dari US$ 1 = Rp 970 menjadi US$ 1 = Rp 1.270)

3)      Tidak menaikkan suku bunga instrumen moneter untuk mendorong kegiatan ekonomi dan pengerahan dana serta memperbaiki posisi neraca pembayaran.

4)      Pemerintah menghapus ketentuan pagu swap ke Bank Indonesia untuk mendoirong pemasukan modal asing dan dana dari luar negeri (Laporan Tahunan B.I. 1986/ 1987).

b)      Sektor Riil (struktural) :

1)      PAKMI – 1986 (6 Mei 1986) menyangkut ekspor: kemudahan tata niaga, fasilitas pembebasan dan pengembalian bea masuk, pembentukan kawasan berikat.

2)      PAKTO – 1986 ( 25 Oktober 1986) menyangkut impor: mengganti “sistem non tarif” dengan “sistsem tarif” untuk mencegah manipulasi harga barang. Penyempurnaan bea masuk dan bea masuk tambahan.

3)      PAKDES – 1986 (29 Desember 1986) : memberi kemudahan-kemudahan kepada perusahaan-perusahaann industri strategis tertentu. (Laporan Tahunan B.I. 1986/1987).

-          Program penyesuaian ekonomi struktural dan reformasi ekonomi yang dilakukan pemerintah Indonesia sejak anjloknya harga minyak di pasar dunia pada pertengahan tahun 1980-an mencakup empat katagori besar, yaitu : (1) pengaturan nilai tukar rupiah (exchange rate management), (2) kebijakan fiskal, (3) kebijakan moneter dan keuangan serta (4) kebijakan perdagangan dan deregulasi atau reformasi di sektor riil dan moneter. (Tulus Tambunan, 1996).

-          Beberapa hasil Reformasi Ekonomi 1986 – 1987 :

1)      Laju pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,9% (1987) menjadi 5,8% (1988)

2)      Nilai total ekspor meningkat dari US$ 17.206 juta (1987) menjadi US$ 19.509 juta (1988) Prosentasi ekspor non migas meningkat dari 50,2% (1987) menjadi 59,8% (1988).

3)      Defisit transaksi berjalan menurun : uS$2.269 juta (1987) menjadi US$1.552 juta (1988).

(Statistik Keuangan 1991/1992, BPS)

-          Meskipun adanya perbaikan dalam lingkungan ekonomi eksternal, termask pemulihan harga minyak, telah membantu Indonesia dalam proses penyesuaiannya, usaha dan tindakan setelah tahun1986 berupa kebijaksanaan-kebijaksanaan struktural dan finansial yang tepat tela memainkan peranan penting. Kebijaksanaan-kebijaksanaan penyesuaian yang dijalankan sejak tahun 1986 telah memperkuat kemampuan ekonomi Indonesia untuk berdaya tahan terhadap goncangan yang merugikan (Rustam Kamaluddin, 1989).

B.     KEGIATAN EKONOMI MEMANAS (OVERHEATED) SEJAK 1990

-          Ekspansi kegiatan ekonomi selama tahun-tahun 1989-1991 ada sangkut pautnya dengan kebijaksanaan  deregulasi pemerintah, yang sudah mulaid ilaksanakan secara bertahap sejak tahun 1983. Rangkaian tindakan deregulasi di atas memberi dorongan kuat terhadap kegiatan dunia swasta, yang beberapa tahun terakhir ini telah menjadi faktor penggerak dalam ekspansi ekonomi.

-          Ekspansi ekonomi di atas telah disertai oleh ekspansi moneter yang besar, sebagai akibat naiknya permintaan domestik (domestic demand) yang mencakup tingkat investasi maupun tingkat konsumsi. Ekspansi ekonomi yang ditandai oleh laju pertumbuhan  pesat selama tiga tahun berturut-turut ini dianggap terlalu panas (overheated) dari sudut kestabilan keuangan moneter (Soemitro Djojokusumo, 1993).

a.       Masalah-masalah yang dihadapi

-          Kecenderungan terjadinya ekspansi ekonomi berbarengan dengan ekspansi moneter, sehingga ekonomi memanas (overheated) jika dibiarkan berlangsung terus akan membahayakan kestabilan ahrga dalam negeri dan melemahkan kedudukan negara kita dalam hubungan ekonomi internasional (khususnya dibidang neraca pembayaran luar negeri).

Indikator Ekspansi Ekonomi

1)      Laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat : 5,8% (1988), 7,5% (1989), 7,1 (1990)

2)      Investasi dunia swasta yang meningkat : 15% (1983), 17% (1991). Pangsa investasi asing berkisar 25% dari total nilai investasi swasta domestik.

Indikator ekspansi Moneter

1)      Jumlah uang beredar meningkat : 40% (189), 44% (1990)

2)      Kredit perbankan meningkat : 48% (1989), menjadi 54% (1991)

3)      Laju inflasi meningkat : 5,5% (1988), 6,0% (1989) 9,5% (1990-1991)

4)      Defisit tahun berjalan meningkat : US$1.6 miliar (1989), US$3.7 miliar (1990) dan US$4.5 miliar (1991). (Soemitro Djojohadikusumo, 1993).

b.      Rencana dan Kebijaksanaan Pemerintah

-          Berlangsungnya proses pemulihan ekonomi sampai kegiatan ekonomi meningkat cepat sehingga memanas (overheated) berlangsung selama tahun ke 4, ke 5 pelaksanaan PELITA IV dan tahun ke 1 PELITA V (1987/1988 – 1989/1990) dan ekonomi memanas ini berlangsung terus sepanjang PELITA V  (1989/1990 – 1993/1994)

-          Kondisi ekonomi yang memanas perlu didinginkan dengan kebijaksanaan uang ketat.

-          Kebijaksanaan uang ketat (TMP = tight money policy)

Untuk “mendinginkan” kondisi ekonomi yang terlalu panas dilakukan kebijaksanaan fiskal dan moneter/ perbankan :

1)      Meningkatnya penerimaan dalam negeri : Rp 28.73 triliun (1989/1990), Rp 39,54 triliun (1990/1991), Rp 41,58 triliun (1991/1992)

2)      Moneter / perbankan :

a)      Membatasi kredit bank melalui politik diskonto (suku bunga) didukung operasi pasar terbuka dengan instrument SBI dan SBPU.

b)      Mengawasi likuiditas bank melalui ketentuan LDR (Loan to Deposit Ratio) dann CAR (Capital Adequacy Ratio).

Dampak TMP : pertumbuhan ekonomi menurun dari 6,6% (1991) menjadi 6,3% (1992) dan inflasi menurun dari 9,5% (1991) menjadi 4,9% (1992). (Soemitro Djojohadikusumo, 1993: angka-angka : Nota Keuangan dan Rancangan APBN 1994/1995).

C.     KEGIATAN EKONOMI INDONESIA MENJADI OVERLOADED TAHUN 1996

-          Pertumbuhan jumlah uang beredar (M2), meningkatnya inflasi, investasi, kredit bank dan kuatnya arus modal luar negeri, terutama yang bersumber dari hutang swasta luar negeri serta defisit transaksi berjalan yang makin membengkak, menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi Indonesia berlangsung melampaui daya dukung (kemampuan) yang ada (Laporan tahunan B.I. 1995/1996).

-          Hal ini menunjukkan, bahwa kondisi ekonomi yang overheated sejak tahun 1990, mulai tahun 1995/1996 menjadi overloaded, karena :

1)      Meningkatnya permintaan domestik tidak diimbangi dengan kemampuan menambah penawaran, sehingga harga-harga meningkat

2)      Maraknya kegiatan investasi maupun konsumsi, mendorong permintaan kredit perbankan yang tidak diimbangi pertambahan dana bank menyebabkan naiknya tingkat suku bunga pinjaman.

3)      Melebarnya selisih suku bunga dalam dan luar negeri, mendorong masuknya modal luar negeri terutama hutang swasta, sehingga beban angsuran hutang luar negeri meningkat.

4)      Bersamaan dengan meningkatnya impor non migas yang tidak diimbangi dengan peningkatan ekspor non migas, menyebabkan defisit transaksi berjalan makin membengkak.

a.       Masalah-masalah yang dihadapi

-          Meningkatnya permintaan domestik, baik permintaan untuk konsumsi maupun investasi, yang tidak disertai dengan meningkatnya penawaran yang memadai, menimbulkan  tekanan pada gangguan keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal (Laporan Tahunan B.I. 1995/1996).

a)      Gangguan Keseimbangan Internal :

1)      Meningkatnya pendapatan nasional dari Rp 300,6 triliunmenjadi Rp 323,5 triliun dan pengeluaran konsumsi rumah tangga dari Rp 194,1 triliun menjadi Rp 206,3 triliun, yang tidak diimbangi dengan meningkatnya penawaran, menyebabkan inflasi meningkat menjadi 8,9%.

2)      Meningkatnya investasi dari 15,3% menjadi 16,4%, laju kenaikan  kredit rata-rata 24,8% (1993/1994 – 1995/1996) melebihi kenaikan dana bank rata-rata sebesar 23,9% per tahun. Akibatnya suku bunga pinjaman meningkat dari 15,3% menjadi 16,4%.

b)      Gangguan keseimbangan eksternal

1)      Impor non migas mengalami pertumbuhan sampai 19,8%, sedangkan ekspor non migas hanya meningkat 13,9%. Terjadi tekanan pada Neraca pembayaran, sehingga defisit transaksi berjalan meningkat rationya terhadap PDB dari 2% menjadi 3%. Akibatnya sektor luar negeri menjadi faktor pengurang pada pembentukan PDB.

2)      Meningkatnya kebutuhan investasi yang tidak diimbangi pergambahan dana bank dan adanya perbedaantingkat suku bunga dalam negeri (lebih tinggi) dengan suku bungan di luar negeri, menyebabkan surplus lalu  lintas modal meningkat dari US$ 4,8 miliar menjadi US$11.4 miliar, dimana sektor pemerintah defisit US$0,2 miliar sedangkan sektor swasta surplus US$11.6 miliar, terutama dari hutang swasta ke luar negeri (laporan Tahunan, B.I. 1995/1996).

-          Memperhatikan perkembangan ekonomi sebagaimana yang ditunjukkan oleh indikator-indikator ekonomi di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya fundamental ekonomi Indonesia pada tahun1995/1996 sudah lemah. Hal ini bertentangan dengan pernyataan pejabat resmmi yang selalu meyakinkan masyarakat, bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena fundamental ekonomi masih ”kuat”.

b.      Rencana dan Kebijaksanaan Pemerintah

-          Hingga awal tahun 1997 dapat dikatakan bahwa hampir semua orang, di Indonesia maupun dari badan-badan dunia seperti Bank Dunia, IMF dan ABD tidak menduga bahwa beberapa negara di Asia akan mengalami suatu krisis moneter atau ekonomi yang yang sangat besar sepanjang sejarah dunjia sejak akhir perang dunia kedua. Walaupun sebenarnya sejak tahun 1995 ada sejumlah lembaga keuangan dunia (IMF dan Bank Dunia) sudah beberapa kali memperingati Thailand dan Indonesia bahwa ekonomi kedua negara tersebut sudah mulai memanas (overheating economy) kalau dibiarkan terus (tidak segera didinginkan) akan berakibat buruk (Tulus Tambunan, 1998).

Kebijaksanaan Tahun 1995 – 1996

a)      Kebijaksanaan moneter : diarahkan untuk mengendalikann sumber-sumber ekspansi M2, khususnya meningkatnya kredit bank dan arus modal luar negeri melalui :

1)      Mekanisme operasi pasar terbuka (OPT) dengan instrumen SBI dan SBPU

2)      Merubah ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) menjadi 3%.

3)      Merubah ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) secara bertahap mencapai 12%.

b)      Kebijaksanaan Valuta Asing/ Devisa : diarahkan untuk mengurangi dorongan masuknya modal asing, terutama yang berjangka pendek dengan cara :

1)      Meningkatkan fleksibelitas nilai tukar rupiah melalui pelebaran spread kurs jual dan kurs beli rupiah terhadap Dollar Amerika

2)      Menerapkan penggunaan batas kurs intervensi (perbedaan batas atas dan batas bawwah sebesar Rp 66,00)

3)      Melakukan kerja sama bilateral dengan otoritas moneter Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong, Philipina melalui transaksi repurchases agreement (repo) surat-surat berharga.

c)      Kebijaksanaan sektor Riil 4 Juni 1996 ; dalam rangka meningkatkan efisiensi dan ketahanan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan ketahanan ekonomi serta meningkatkan daya saing produksi nasional, meliputi bidang :

1)      Bidang  impor mencakup

Antara lain adalah penyederhanaan tata niaga impor.

2)      Dibidang ekspor mencakup :

Antara lain penghapusan pemeriksaan barang ekspor oleh surveyor.

3)      Iklim Usaha

D.    KRISIS MONETER BULAN JULI 1997 MENJADI KRISIS EKONOMI

-          Tidak mudah menentukan apa faktor-faktor utama penyebab krisis ekonoim di Indonesia, karena setiap gejolak ekonomi dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang langsung (drect factors) dan  faktor-faktor yang tidak langsung (indirect factors) yang mempengaruhinya. Sselain itu dapat pula dibedakan aadanya faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal, yang mempengaruhi terjadinya krisis ekonomis, baik yang bersifat ekonomi maupun yang bersifat noneknomis.

-          Selain faktor-faktor internal dan eksternal, ada tiga teori alternatif yang dapat juga dipakai sebagai basic framework untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya krisis ekonomi di Asia (Tulus Tambunan, 1998).

a.       Faktor-faktor Internal

-          Fundamental ekonomi nasional yang merupakan penyebab krisis ekonomi di Indonesia adala fundamental makro misalnya : 1) pertumbuhan ekonomi, 2) pendapatan nasional, 3) tingkat inflasi, 4) jumlah uang beredar, 5) jumlah pengangguran, 6) jumlah investasi, 7) keseimbangan neraca pembayaran, 8) cadangan devisa dan 9) tingkat suku bunga.

-          Dilihaat dari fundamental ekonomi makro, bukan hanya sektor moneter tapi juga sektor riil mempunyai kontribusi yang besaar terhadap terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, karena dua alasan:

1)      Perkembangann sektor moneter sebenarnya sangat tergantung dari perkembangan sektor riil, karena uang (valas) sudah menjadi komoditas yang diperdagangkan seperti produk-produk dari sektor riil.

2)      Perubahan cadangan valas sangat sensitif  terhadap perubahan sektor riil (perdagangan luar negeri) dan salah satu penyebab depresiasi nilai tukar rupiah yang menciptakan krisis ekonomi di Indonesia adalah karena terbatasnya cadangan valas di Bank Indonesia.

-          Indonesia akhirnya juga digoncang oleh “pelarian” dollar AS. Ini mencerminkan bahwa ekonomi Indonesia sangat tergantung pada modal jangka pendek dari luar negeri (short-term capital inflow). Sumber utama pertumbuhan jumlah cadangan devisa Indonesia, bukan dari hasil ekspor neto, melainkan dari arus modal masuk jangka pendek (surplus neraca kapital) (Tulus Tambunan, 1998).

b.      Faktor-faktor eksternal

-          Jepang dan Eropa Barat mengalami kelesuan pertumbuhan ekonomi sejak awal dekade 90-an dan tingkat suku bunga sangat rendah. Dana sangat melimpah sehingga sebagian besar arus modal swasta mengalir ke negara-negara Asia Tenggara dan Timur, yang akhirnya membuat krisis.

-          Daya saing Indonesia di Asia yang lemah, sedang nilai tukar rupiah terhadap dollar AS terlalu kuat (overvalued). (Tulus Tambunan, 1998).

c.       Teori-teori Alternatif

1)      Teori konspirasi, krisis ekonomi sengaja ditimbulkan oleh negara-negara maju tertentu, khususnya Amerika, karena tidak menyukai sikap arogansi ASEAN selama ini.

2)      Teori contagion, yaitu karena adanya contagion effect; menularnya amat cepat dari satu negar ake negara lain, disebabkan investor asing merasa ketakutan.

3)      Teori business cycle (konjungtur), karena proses ekonomi berdasarkan  mekanisme pasar (ekonomi kapitalis) selalu menunjukkan gelombang pasang surut dalam bentuk naik turunnya variabel-variabel makro (Tulus Tambunan, 1998).

d.      Faktor-faktor non-ekonomi

1)      Dampak psikologis dari krisis di Indonesia adalah merebaknya penomena kepanikan, sehingga para pemilik modal internasional memindahkan modal mereka dari Indonesia secara tiba-tiba.

2)      Kepanikan ini kemudian diikuti oleh warga negara di Indonesia, sehingga sekelompok orang (spekulan) berusaha meraih keuntungan dengan cara menukar sejumlah besar rupiah terhadap dollar AS. (Tulus Tambunan, 1998).

E.     TERJADINYA KONTRAKSI EKONOMI SEJAK 1998

-          Krisis yang terjadi di Indonesia tidak saja telah memaksa rupiah terdepresiasi sangat tajam tapi juga menimbulkan kontraksi ekonomi yang sangat dalam.

a.       Proses terjadinya kontraksi ekonomi

-          Penurunan nilai tukar ruiah yang tajam disertai dengan terputusnya akses ke sumer dana luar negeri menyebabkan turunnya produksi secara drastis dan berkurangnya kesempatan kerja.

-          Pada saat yang sama, kenaikan laju inflasi yang tinggi dan penurunan penghasilan masyarakat menyebabkan merosotnya daya beli sehingga kesejahteraan masyarakat menurun drastis dan kantong-kantong kemiskinan semakin meluas.

b.      Indikator kontraksi ekonomi

Indikator Makroekonomi Tahun 1998

Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	Perubahan %
Produk domestik bruto riil (Tahun dasar 1993)	-4,0	-12,3	-18,4	19,5
Pengeluaran konsumsi	2,4	4,8	-13,7	-9,5
Inflasi IHK	39,1	56,7	82,4	77
Suku bunga PUAB	51,8	64,6	66,2	33,4
Nilai tukar (Rp$)	14,900	10,700	8,025	8,685

-          Berbagai permasalahan nonekonomi muncul dalam waktu yang relatif bersamaan :

(1)   Kerusuhan sosial yang menyebabkan berbagai kerusakan di sektor produksi maupun distribusi

(2)   Jaringan distribusi yang tidak berfungsi sepenuhnya disertai panis buying.

(3)   Pergantian kepemimpinan nasional dan proses konsolidasi pemerintahan baru turut memperlambat pemulihan stabilitas ekonomi, sosial dan politik.

c.       Pada tahun 1998 PDB Riil menyusut 13,7% yang terutama disebabkan oleh kegiatan investasi dan konsumsi swastaa yang merosot tajam. Penurunan kegiatan investasi berkaitan dengan makin memburuknya ketidakseimbangan neraca dunia usaha, memburuknya kondisi perbankan, rendahnya kepercayaan investor dari luar negeri.

F.      MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI SETELAH KRISIS

-          Yang menjadi persoalan penting sekarang ini bagi Indonesia adalah menyangkut biaya krisis atau besarnya “pengorbanan” yang harus dibayar akibat krisis dan lamanya pengorbanan  itu harus dipikul. Setelah setahun krisis berkalngsung, ternyata biaya krisis yang harus dibayar masyarakat Indonesia lebih besar dibandingkan di Thailand, Korea Selatan atau Malaysia.

-          Biaya-biaya sosial : 1) kerusuhan di mana-mana sejak black May 1998, 2) banyak orang kekurangan gizi, 3) anak putus sekilah meingkat, 4) kriminalitas makin tinggi.

-          Biaya-biaya ekonomi : 1) pendapatan per kapita anjolok secara drastis, 2) laju pertumbuhan PDB menjadi negatif, 3) jumlah pengangguran dan kemiskinan meningkat, 4) bencana kelaparan ini banyak lokasi, 5) hiperinflasi, dan 6) dengan defisit anggaran pemerintah dan neraca pembayaran membengkak. (Tulus Tambunan, 1998).

G.    RENCANA DAN PROGRAM PEMULIAHAN EKONOMI

a.       Rencana: menurut Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/ Kepala Bappenas, Boediono, pemerintah telah menetapkan tempat tahapan strategis :

1)      Tahap penyelematan (1 – 2 tahun sejak 1998/1999)

2)      Tahap pemulihan yang sifatnya tumpang tindih dengan tahap sebelumnya (2 tahun)

3)      Tahap pemantapan (1-2 tahun) setelah selelsai tahap penyelamatan.

4)      Tahap pembangunan yang dapat dimulai kembali apabila saluran krisis dapat ditanggulangi.

(Kompas, 18 September 1998)

b.       Program Pemulihan dan Kebijaksanaan Ekonomi

-          Setelah menyadari bahwa merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tidak dapat dibendung lagi dan cadangan dollar AS di BI sudah menipisi, maka bulan Nopember 1997 Indonesia minta bantunan IMF untuk mendapat bantuan dana (Tulus Tambunan, 1998) :

1)      Pinjaman tahap pertama 3 mioliar dollar AS untuk memperkuat dan menstabilkan nilai rupiah, diterima bulan Nopember 1997.

2)      Bulan Januari 1998 ditanda tangani nota kesepakatan atau letter of inten (I) yang memuat 50 point/ ketentuan: kebijaksanaan ekonomi makro (fiskal-moneter) restrukturisassi keuangan dan reformasi struktural.

3)      Bulan Maret 1998 dilakukan perundingan baru lagi dan bulan April 1998 ditanda tangani memorandum tambahan atau letter of inten (II)

Ada lima memorandum tambahan yang disepakati :

(3)   Program stabilisasi pasar uang dan mencegah hiperinflasi.

(4)   Restrukturisasi perbankann dalam rangka penyehatan sistem perbankan nasional.

(5)   Reformasi struktur yang mencakup upaya-upaya dan sasaran yang telah disepakati (letter of inten-II)

(6)   Penyelesaian utang luar negeri swasta (corporate debt).

(7)   Bantuan untuk rakyat kecil (kelompok ekonomi lemah)

c.       Beberapa langkah penting, sesuai kesepakatan IMF :

1)      Kebijaksanaan moneter

2)      Kebijaksanaan perbankan

3)      Program kesempatan kerja

4)      Reformasi  dan privatisasi BUMN

5)      Restrukturisasi ULN swasta (Tulus Tambunan, 1998).

d.      Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) meliputi :

1)      Program Ketahanan Pangan

2)      Program padat karya

3)      Program perlindungan sosial

4)      Program pemberdayaan ekonomi rakyat

(Kompas, 18 September 1998)

2.1.    DAFTAR BACAAN

1.      Muljana, B.S., Pembangunan Ekonomi dan Tingkat Kemajuan Ekonomi Indonesia, Lembaga Penerbit FEUI, 1983.

2.      Triyono Widodo, Suseno Hg., Indikator Ekonomi, Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia, Penerbit Kanisius, 1995.

3.      Suroso P.G., Perekonomian Indonesia, Buku Panduan Mahasiswa, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1994.

4.      Booth, Anne dan McCawley, Penyunting, Ekonomi Orde Baru, Terjemahan oleh Boedino, LP3ES, Jakarta, 1990.

5.      Tambunan, Tulus, Dr., Perekonomian Indonesia, Ghalia Indonesia, 1996.

6.      Tambunan, Tulus, Dr., Krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi, Lembaga Penerbit FEUI.

7.      Dmanhuri, Didin S., “Reformasi Ekonomi Indonesia dalam Masa Transisi”, dalam

8.      Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia, LP3ES, 1998.

9.      Cawley, Peter Mc., “Pertumbuhan Sektor Industri”, dalam Anne Booth dan Peter Mc Cawley, ed., Ekonomi Order Baru, LP3ES, 1990.

10.  Grenville , Stephen, “Kebijakan Moneter dan Sektor Keuangan Formal”, dalam Anne Booth dan Peter mc Cawley, ed., Ekonomi Order Baru, LP3ES, 1990.

11.  Sadeli, Muhammad, “Menyongsong Ketetapan-ketetapan MPRS untuk Kebijaksanaan Ekonomi”, dalam Redaksi Harian Kompas, ed., Mencari Bentuk Ekonomi Indonesia, PT. Penerbit Gramedia, Jakarta, 1982.

12.  Nitisastro, Wijoyo, “Landasan Ideal dan Masalah Operasional di Bidang Dimyati”, dalam Redaksi harian Kompas, ed., Mencari bentuk Ekonomi Indonesia, PT. Gramedia, jakarta. 1982.

13.  Djamin, Zulkarenin, Pinjaman Luar Negeri, Prosedur Administratif dalam Pembiayaan Proyek Pembangunan di Indonesia, UI-Press, 1993.

14.  Nasution, Anwar, “Aspek Ekonomi Anggaran Belanja Negara” dalam Anwar Nasution, ed., Peluang dan Tantangan Pembangunan sampai 1989,  Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1985.

15.  Djojohadikusumo, Soemitro, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 1993.

16.  Bank Indonesia, Laporan Bank Indonesia, Tahun 1986/1987, 1995/1996.

17.  Biro Pusat Statistik, Statistik Keuangan, Tahun 1991/1992.