V. Neraca Pembayaran Luar Negeri Indonesia

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

A. Tujuan umum

Agar mahasiswa dapat memahami Neraca Pembayaran Ln dalam perekonomian Indonesia

B. Tujuan Khusus

Agar mahasiswa dapat menjelaskan :

1. Neraca transaksi berjalan

2. Neraca transaksi modal

3. Lalu lintas moneter : perubahan cadangan devisa

4. Analisis kebijakan perdagangan, investasi dan devisa

C. Materi Pembahasan

a. Sistematika Neraca Pembayaran LN Indonesia

1. Transaksi berjalan (Current Account)

2. Modal diluar sektor moneter

3. Selisih perhitungan (errors and ommissions)

4. Lalu lintas moneter

b. Aspek likuiditas neraca pembayaran LN

1. Cadangan Devisa

2. Hutang Luar Negeri

3. Kurs Valuta Asing dan Devaluasi

c. Aspek Solvabilitas Neraca Pembayaran LN

1. Peran dan Perkembangan Ekspor Impor

2. Efek nilai tukar perdagangan (terms of trade)

d. Anslisis kebijakan neraca pembayaran LN

1. Kebijakan perdagangan internasional

2. Kebijakan pembayaran internasional

3. Kebijakan bantuan luar negeri

PEMBAH ASAN MATERI

PENDAHULUAN

· Neraca pembayaran (balance of payment atau BOP) adalah catatan sitematis dari semua transaksi ekonomi internasional (perdaganagn, investasi, pinjaman dan sebagainya) yang terjadi antara penduduk dalam negeri suatu negara dan penduduk luar negeri selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), yang biasanya dinyatakan dalam dollar AS.

· Oleh karena itu BOP sangat berguna karena menunjukkan struktur dan komposisi transaksi ekonomi dan posisi keuangan internasional suatu negara. Lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti IMF, bank dunia dan negara-negara donor juga menggunakan BOP sebagai salah satu indikator dalam mempertimbangkan pemberian bantuan keuangan keapda suatu negara.

· Selain itu, BOP juga merupakan salah satu indikator fundamental ekonomi suatu negara di samping variable-variabel ekonomi makro lainnya, seperti laju pertumbuhan PDB, tingkat pendapatan per kapita, tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang domestik. (Tulus, T.H. Tambunan, Dr., 2001).

1. SISTEMATIKA NERACA PEMBAYARAN LN

· Tujuan utama pembuatan neraca pembayaran LN adlaah :

1) Agar otoritas moneter pemerintah mengetahui kedudukan (hubungan) keuangan internasional,

2) Untuk membantu membuat kebijakan moneter dan fisikal

3) Mengambil kebijakan perdagangan dan pembayaran (hubungan keuangan internasional).

· Transaksi kredit adalah transaksi yang menimbulkan hak untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain (tanda +). Transaksi debit adalah transaksi yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penduduk negara lain (tanda -) (Nopirin, 1990)

· Pos-pos dalam neraca pembayaran LN. menurut model Bank Indonesia

a. Transaksi berjalan

b. Modal diluar sektor moneter

c. Jumlah (a + B)

d. Selisih perhitungan C dan E, dan

e. Lalu lintas moneter

· Penyajian neraca pembayaran LN menurut model IMF memuat pos-pos

a. Neraca Barang dan Jasa

b. Hibah

c. Transaksi berjalan (A + B)

d. Lalu lintas modal (D1 – Di Luar Sektor Moneter dan L2 sektor moneter)

e. Selisih perhitungan

(Laporan Bank Indonesia Tahun 2000)

a. TRANSAKSI BERJALAN (CURRENT ACCOUNT)

· Transaksi berjalan meliputi : transaksi perdagangan barang dan jasa, pendapatan hasil invesasi (modal), dan transaksi unilateral.

Transaksi berjalan mengalami surplus bila ekspor (barang dan jasa) lebih besar dari impor (barang dan jasa). Sebaliknya akan mengalami defisit apabila impor lebih besar dari ekspor.

· Sebelum krisis ekonomi 1997 transaksi berjalan kita cenderungan tiap tahun mengalami defisit, karena :

1) Besarnya pembayaran bunga pinjaman

2) Besarnya pembayaran ongkos angkutan dan asuransi

3) Besarnya pembayaran jasa-jasa lain. Defisit transaksi berjalan selalu diusahakan ditutup dengan surplus pada neraca modal (lalulintas modal) melalui pinjaman luar negeri.

· Tahun-tahun sesudah krisis ekonomi 1997, transaksi berjalan selalu mengalami surplus, karena :

1) Impor barang menurun dengan drastis akibat melonjaknya kurs dolar AS

2) Ekspor barang cenderung terus meningkat akibat merosotnya nilai tuakr rupiah (lihat Lampiran : Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 1997, 1998, 1999, 2000 dan 2001).

b. MODAL DILUAR SEKTOR MONETER

· Pos ini bisa juga disebut Neraca Modal karena menyangkut transaksi modal, yaitu lalu lintas modal yang terdiri dari : (1) lalu lintas modal pemerintah dan (2) lalu lintas modal swasta.

Transaksi modal meliputi penanaman modal langsung, utang – piutang jangka panjang maupun jangka pendek, baik yang dilakukan pemerintah maupun oleh swasta.

· Lalu lintas modal pemerintah selama tahun 1997-1999 mengalami saldo positif (+) karena : (a) penerimaan pinjaman pemerintah meningkat dan (b) pelunasan pinjaman menurun akibat krisis ekonomi.

· Lalu lintas modal swasta menghasilkan saldo negatif ( - ) karena : (a) penanaman modal langsung (investor) menurun drastis akibat capital flight, sedang, (b) lainnya (pelunasan/ angsuran utang LN ) melonjak tinggi akibat jatuh tempo.

c. JUMLAH (A + B)

· Pos ini merupakan perhitungan antara saldo transaksi berjalan dengan saldo neraca modal (modal di luar sektor moneter).

· Pada tahun 1997, 1998, 1999 : saldo transaksi berjalan (miliar $); -5,0, 4,1 dan 5,2. Sedangkan saldo neraca modal (miliar $) berturut-turut 2,6,-3,9, -3,2. dengan demikian julmah (A + B) ; $-2,4 miliar (1997) $0,2 miliar (1998) dan $2,0 miliar (1999)

d. SELISIH PERHITUNGAN C DAN E

· Pos ini merupakan rekening penyeimbang apabila nilai transaksi-transaksi kredit tidak sama dengan nilai transaksi debit (selisih “jumlah A + B” dengan “lalu lintas moneter”). Dengan demikian total nilai sebelah kredit dan debit akan selalu sama atau balance.

· Hal ini disebabkan karena keadaan tidak selalu memungkinkan adanya cukup pengetahuan untuk menghasilkan pencatatan yang cukup sempurna mengenai transaksi internasional. Beberapa rekening hanya merupakan dugaan saja. Rekening lain dilaksanakan oleh perorangan, yang tidak seperti pengusaha bank, pedagang perantara, pedaganga surat-surat berharga dan perusahaan besar, tidak melapor dengan teratur mengenai kegiatan luar negeri mereka. Maka perlu menambah satu rekening (pos) untuk kesalahan-kesalahan (errors and omission) agar terdapat keseimbangan ke dua sisi dari neraca

(Kindleberger, 1983).

e. LALU LINTAS MONETER

· Transaksi (rekening) ini sering disebut “accomodating” sebab merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat adanya transaksi lain. Transaksi lain disebut “autonomus” sebab transaksi ini timbul dengan sendirinya, tanpa dipengaruhi oleh transaksi lain, seperti transaksi berjalan, transaksi modal.

· Perbedaan antara transaksi autonomus debit dan kredit diseimbangan dengan transaksi “lalu lintas moneter”. Yang termasuk dalam transaksi lalu lintas moneter adalah mutasi dalam hubungan dengan IMF, pasiva LN, aktiva LN.

Defisit atau surplus neraca pembayaran dapat diketahui dari rekening in (Nopirin, 1990).

· Tahun1997 defisit $4,1 miliar (tanda +), tahun 1998, 1999 masing-masing surplus -$2,3 miliar, $3,4 miliar.

2. ASPEK LIKUIDITAS NERACA PEMBAHARAN LN

· Tujuan kebijakan neraca pembayaran LN berkaitan dengann aspek likuiditas dan aspek solvabilitas :

(1) Aspek likuiditas : menyangkut tujuan jangka pendek

(2) Aspek solvabilitas : menyangkut tujuan jangka panjang

· Aspek likuiditas berkaitan dengan posisi dan perubahan cadangan devisa. Pemerintah sangat peka terhadap posisi dan perubahan cadangan devisa. Pemerintah menganggap bahwa posisi dan perubahan cadangan devisa sangat penting, karena dua alasan :

(1) Kepercayaan penduduk Indonesia maupun orang-orang luar negeri terhadap kurs devisa dan kebijakan ekonomi pemerintah sangat dipengaruhi oleh perkembangan cadangan devisa. Sebab menurunnya cadangan devisa bisa berakibat :

a. Terjadinya pelarian modal ke luar negeri

b. Menurun/ berhentinya aliran m odal jangka pendek dan jangka panjang

c. Keengganan negara donor menambah/ memberi bantuan

(2) Cadangan devisa dapat dipakai untuk melakukann tindakan penyesuaiann menghadapi fultuasi jangka pendek, sehingga memberikan tenggang waktu kepada pemerintah untuk melakukan upaya kebijakann penyesuaian yang diperlukan (Nopirin, 1990)

3. CADANGAN DEVISA

1) Devisa dan Valuta Asing

· Devisa (foreign exchange) menurut pasal 1 UU No. 32/1964 adalah :

a. Saldo bank resmi dari Bank Indonesia

b. Valuta asing lainnya tidak termasuk uang logam, yang mempunyai catatan kurs resmi dari BI

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian devisa mencakup baik valuta asing dalam bentuk simpanan dibank maupun valuta asing dalam bentuk uang tunai tidak termasuk uang logam), yang kedua-duanya mempunyai catatan kurs resmi di Bank Indonesia.

· Menurut UU No. 32/1964 dibedakan tiga jenis devisa :

(1) Devisa ready, yaitu devisa yang telah dikreditkan ke dalam rekening bank dan siap untuk dipergunakan

(2) Devisa Ready, yaitu devisa yang belum dikreditkan ke dalam rekening bank dan masih dalam proses penagihannya atau masih menunggu jatuh tempo untuk dapat dipergunakan.

(3) Devisa tunai, yaitu devisa yang berupa uang kertas asing atau bank note yang mempunyai catatan kurs resmi pada Bank Indonesia.

Valuta Asing (foreign currency) atau valas tidak lain adalah jenis devissa tunai seperti dimaksud di atas.

(Roselyne, Hutabarat, 1992)

2) Konsep Cadangan Devisa

· Sesuai kesepakatan dengan IMF, konsep pencatatan cadangan devisa oleh Bank Indonesia perlu disesuaikan dengan metode yang dipakai secara internasional, yaitu balance of payment manual IMF dan program special Data dissemination Standard (SDDS) IMF.

Maksudnya agar angka cadangan devisa Indonesia mudah dimengerti oleh semua pelaku pasar internasional dan dapat diperbandingkan dengan dta negara-negara lain sehinggga dapat memberi gambaran yang lengkap kondisi ekonomi Indonesia.

· Sejak Januari 1998 Bank Indonesia mengubah konsep cadangan devisa resmi menjadi konsep aktiva luar negeri bruto (gross foreign assets = GFA). Di samping konsep GFA, Bank Indonesia juga mengumumkan posisi cadangan luar negeri bersih (net international reserve = NIR)

· Pengertian NIR adalah GFA dikurangi kewajiban-kewajiban BI dalam valuta asing, yaitu :

a. Utang dalam valuta asing dengan masa jatuh tempo sampai dengan 1 tahun (termasuk penggunaan dana pinjaman IMF)

b. Kewajiban bersih valuta asing dalam rangka transaksi forward (net forward position)

c. Simpanan valuta asing bank-bank di BI dalam rangka pemenuhan ketentuan GWM dalam valuta asing

3) Posisi GFA dan NIR

BI mengumumkan posisi GFA dan NIR dua kali sebulan :

Posisi Cadangan Devisa (miliar $)

Items Maret 1998

Gross Foreign Assets 16.589,8

- Liquid reserves 1) 10.809,9

- Others reserve 2) 5.779,9

Loss gross foreign liabilities 2.940,9

Plus net forward position 3) -34,0

Loss reserve agains FCDs 4) 435,2

Equal Net Intgernational Reserves 13.179,7

Catatan :

1) Liquid reserve, termasuk emas, sekuritas dalam valas, deposito luar negeri lainnya dan special drawwing right (SDR)

2) Others reserve terdiri dari : export draft, deposito di cabang-cabang luar negeri bank nasional dan deposito yang ditempatkan di bank-bank asing untuk menggaransi L/C

3) Claims forward terhadap non resident dikurangi kewajiban forward

4) FCDs = foreign currency deposits

(Laporan Bank Indonesia, Tahun 2000)

4. HUTANG LUAR NEGERI

1) Penyebab Meningkatnya Utang LN

(1) Defisit Transaksi Berjalan (TB)

Lima tahun sebelum krisis ekonomi (1992/1993 – 1996/1997) defisit TB masing-masing tiap tahun (jutaan) : $2,311; $2,740; $3,248; $6,757 dan $7,847. Untuk menutup defisit itu pemerintah melakukan pinjaman luar negeri.

(2) Meningkatnya Kebutuhan Investasi

· Hampir setiap tahun Indonesia menghadapi delima invesment-saving gap. Selama tahun-tahun 1994, 1995, 1996, jumlah dana tabungan (triliun) : Rp 56,2; Rp 69,0;; Rp 88,3; Sementara kebutuhan investasi (triliun): Rp 71,4; Rp 96,4 dan Rp 119,6.

· Hal ini mendorong meningkatnya pinjaman LN, terutama pinjaman sektor swasta. Di samping kelangkaan dana, meningkatnya utang LN juga didorong oleh perbedaan tingkat suku bunga.

(3) Meningkatnya Inflasi

· Laju inflasi tiga tahun menjelang krisis meningkat: 7,04% (1993/1994) ; 8,57% (1994/1995) dan 8,86 (1995/1996). Hal ini mempengaruhi tingkat suku bunga, karena ekspektasi inflasi merupakan komponen suku bunga nominal.

· Suku bunga krdit di Indonesia tinggi (1995/1996); kredit modal kerja 19,30%, kerdit investasi 16,39%, sedangkan LIBOR 5,39% dan SIBOR 5,37%.

(4) Struktur perekonomian tidak efisien

ICOR menapai 4,9 (1984 – 1993) yang seharusnya antara 3 – 3.5. Jadi ada pemborosan sekitar 30%, karena tidak efisien dalam penggunaan modal, maka memerlukan invetasi besar. Hal ini mendorong utang luar negeri.

2) Posisi Pinjaman Luar Negeri Indonesia

· Posisi ugang luar negeri Indonesia pada akhir 1996/1997 secara kesellruhan mencapai $109,3 miliar.

(1) Posisi pinjaman luar negeri sebelum krisis

Rincian	Posisi 31 Maret 1996		Posisi 31 Maret 1997
Rincian	Miliar $	%	Miliar $	%
Pinjaman pemerintah Bilateral 1) Multilateral Lainnya Pinjaman swasta	58,6 38,3 19,3 1,0 47,8	55,1 36,0 18,1 0,9 44,9	53,3 35,2 17,2 0,9 56,0	48,8 32,2 15,7 0,8 51,2
Jumlah	106,4	100,0	109,3	100,0

Sumber : Laporan tahunan Bank Indonesia, 1996/1997

1) Termasuk pinjaman lama dan fasilias kredit ekspor.

Dengan semakin besarnya peran sektor swasta dalam perekonomian nasional, pangsa utangl aur negeri sektor swasta juga semakin meningkat. Sedang percepatan pembayaran utang pemerintah dimaksudkan untuk mengurangi beban utang luar negeri pada saat utang swasta meningkat.

(2) Posisi Pinjaman Luar Negeri Sesudah Krisis

Rincian	Posisi 31 Desember 1998		Posisi 31 Desember 1999
Rincian	Juta $	%	Juta $	%
Pinjaman pemerintah Swasta Bank Non Bank Surat Berharga	67.315 83.572 10.769 67.515 5.288	44,6 55,4 7,1 44,8 3,5	75.763 65.618 10.063 52.630 2.915	53,6 46,4 7,1 37,2 2,1
Jumlah	150.887	100,0	141.381	100,0

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia, 1999

· Peningkatan posisi utang pemerintah akibat penarikan pinjaman multilateral dan pinjaman IMF serta dampak dari menguatnya mata uang yen Jepang terhadap dolar Amerika Serikat.

· Menurut jangka waktu utang swasta non bank (akhir 1999) :

$46.7 miliar (84,1%) : lebih dari 3 tahun (jangka panjang)

$ 3.1 miliar ( 4,7%) : lebih dari 1-3 tahun (jangka menengah)

$ 5.7 miliar (10,3%) : lebih dari 1 tahun (jangka pendek)

3) Restrukturisasi Utang Luar Negeri Indonesia

· Tingginya beban pembayaran pokok utang swasta non bannk berkaitan utang yang baru mencapai 14,5% dari $23,2 miliar.

· Realiasi restrukturisasi utang luar negeri Indonesia

Jenis	Posisi 31-12-98	Komitmen Restrukturisasi		Realiasi Restrukturisasi 99
Jenis	Miliar $	Miliar $	%	Miliar $	%
Pemerintah Swasta Bank Nonbank	67.3 83.6 10.8 72.8	4.7 29.5 6.3 23.2	6,9 35,3 58,3 31,9	3.8 9.6 6.2 3.4	80,1 32,5 98,4 14,7
Total	150.9	34.2	22,7	13.4	39,2

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia, 1999

4) Indikator Kelayakan Utang Luar Negeri

· Rasio beban utang luar negeri (DSR = Debt Service Ratio) dan rasio total utang terhadap PDB tahun 1999 masing-masing mencapai 51,9% dan 108,5%.

· Indikator beban utang luar negeri Indonesia

Indikator	Persentase				Kriteria Bank Dunia
Indikator	1996	1997	1998	1999	Kriteria Bank Dunia
DSR Posisi utang/ ekspor Posisi utang/ PDB	34,0 179,5 48,9	44,6 207,8 63,6	58,7 262,0 145,8	51,9 240,0 108,5	20,0 130-220 50-80

Sumber: Laporan Tahunan Bank Indonesia 1999

· Beberapa indikator beban utang luar negeri sudah berada di atas standar yang sehat. Beberapa rasio tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Indonesia untuk memenuhi kewajiban luar negeri menjadi sangat terbatas.

5. KURS VALUTA ASING DAN DEVALUASI

Sifaat kurs valuta asing sangat tergantung dari sifat pasar. Sifat pasar ada yang tetap, berubah-ubah atau diawasi. Maka dikenal beberapa sistem kurs devisa:

1) Sistem Kurs Deivsa Tetap (Fixed Exchange Rate)

· Pada masa berlaku sistem standar emas kurs antar valuta asing dikaitkan dengan kandungan (isi) emas yang ada pada tiap mata uang asing (kurs sesuai dengan perbandingan berat emas yang terkandung pada mata uang yang bersangkutan).

· Pada standar kertas seperti sekarang, yang dimaksud fixed exchange rate adalah suatu sistem devisa di mana pemerintah menetapkan tingkat kurs mata uang negara tersebut dengan mata-mata uang negara lain dan brusahauntuk mempertahankannya dengan berbagai kebijakan secara sadar, seperti :

a. Tindkan-tindakan tidak langsung berupa : (1) pembleian mata uang sendiri dengan mata uang asing oleh Bank Sentral atau (2) sebaliknya penjualan mata uang sendiri apabila tingkat kurs dipasar melonjak di atas tingkat kurs yang ditetapkan.

b. Tindakan-tindakan langsung berupa penjatahan devisa pada tingkat kurs yang ditetapkan. Dalam hal ini tidk ada “pasar devisa” dalam arti sebenarnya.

2) Sistem Kurs Mengambang (Floating/ Flexible Exchange Rate)

· Pada sistem ini kurs satu mata uang dengan mata uang lain dibiarkan untuk ditentukan secara bebas oleh tarik-menarik kekuatan pasar.

· Keuntungan sistem ini bahwa tingkat kurs yang berlaku selalu sama dengan tingkat kurs keseimbangan, sehingga tidak ada pasar gelap, tidak ada masalah surplus atau defisit neraca pembayaran (Boediono, 1994).

3) Perencanaan Devisa (Exchange Control)

· Dalam sistem ini pemerintah memonopoli seluruh transaksi valuta asing. Tujuannya untuk mencegah aliran modal ke luar.

· Menghadapi jumlah devisa yang lebih kecil dibandingkan perminataan, maka pemerintah melakukan alokasi di dalam penggunaannya yakni dengan melakukan multiple exchange rata.

Sampai dewasa ini Indonesia menganut regim devisa bebas dalam arti setiap penduduk bebas menerima, menyimpan dann menggunakan devisa.

Dalam rangka melaksanakan sistem deivsa bebas, Indonesia telah mengesahkan Undang-undang No. 24 tahun 1999 tentang lalu lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

1) Sistem Devisa bebas

· Undang-undang No. 24 tahun 1999 ini menegaskan bahwa Indonesia tetap menganut sistem devisa, sehingga memungkinkan setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa yang dimilikinya.

· Prinsip devisa bebas tetap dipertahankan dengan pertimbangann Indonesia masih memerlukan dana luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari dalam negeri dalam rangka lebih mempercepat pembangunan. Selain itu, aliran modal masuk tersebut juga diperlukan untuk menutup defisit transaksi berjalan yang sebelum krisis mencapai sekitar 3% dari PDB.

2) Pelaporan Lalu Lintas Devisa

· Sistem devisa bebas dapat menimbulkan kerawanan-kerawanan terhadap kestabilan-kestabilan ekonomi bila tidak disertai sikap kehati-hatian seluruh pelaku ekonmi dan tidak tersedia data mengenai keluar masuknya modal ke Indonesia.

· Karena itu dalam undang-undang ini diatur mengenai pelaporan dan pemantauan kegiatan lalu lintas devisa:

a. Bank Indonesia berwenang meminta keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukan oleh penduduk.

b. Setiap penduduk diwajibkan untuk memberikan keterangan dan data dimaksud, secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

c. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.1/9/PBI/1999, mengatur kewajiban bank dan LKNB menyampaikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu – lintas devisa, meliputi transaksi devisa, posisi aset dan kewajiban finansial kepada Bank Indonesia.

3) Surat Edaran Bank Indonesia No.1/9/DSM/1999 mengatur teknis pelaporan, antara lain memuat ketentuan sanksi:

(1) Terlambat melapor : Denda Rp 5.000.000/ hari keterlambatan

(2) Tidak menyampaikan laporan : Denda Rp 100.000.000 + denda keterlambatan

(3) Laporan tidak lengkap dan atau tidak benar : Denda Rp 100.000/ perkekurangan/tidak benar sampai max. Rp. 100.000.000,-

(4) Tidak menyampaikan laporan 6 periode berturut-turut atau paling lama 6 bulan.

· DEVALUASI

¨ Dalam kenyataan kurs valuta asing tidak stabil karena kenaikan harga umum di suatu negara berbeda dengan kenaikan harga umum negara lain (partner)

¨ Rumus Teori Purchasing Power Parity (PPP)

IHD_x / IHD_n

P_n-x = ------------------

IHF_x / IHF_n

Keterangan : P_n-x = Paritas Daya Beli Tahun s/d x

IHD = Indeks Harga Konsumen Dalam Negeri

IHF = Indeks Harga Konsumen Luar Negeri

n = tahun dasar

x = tahun x

¨ Rasio paritas yang semakin tinggi berarti kenaikan harga umum dalam negeri lebih tinggi dibandingkan luar negeri. dengan kata lain terjadi penilaian lebih (overvalue) terhadap mata uang dalam negeri. Maka untuk menyesuaikan kurs mata uang dilakukan kebijakan devaluasi. Yaitu menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri (asing).

· ALASAN, TUJUAN DAN AKIBAT DEVALUASI

1. Alasan Devaluasi: karena telah terjadi ketidak-seimbangan (defisit) neraca pembayaran.

Dalam persetujuan perjanjian IMF. Artikel IV section 5 9a) dan (f) disebutkan bahwa “negara-negara anggota menyetujui untuk tidak perlu menyampaikan usul pada IMF mengenai perubahan paritas kurs mata uangnya, kecuali bila dianggap perlu melakukan koreksi atas suatu disekuilibrium fundamental neraca pembayaran. IMF sendiri akan menyetujui perubahan kurs itu apabila IMF menganggap perbaikan itu perlu dijalankan”.

2. Tujuan Devaluasi :

(1) Untuk merangsang perluasan ekspor akibat penerimaan yang bertambah dari para eksportir

(2) Untuk menurunkan impor karena bertambah mahal akibat kenaikan kurs.

(3) Dengan meningkatnya ekspor dan menurunnya impor maka neraca pembayaran seimbang (tidak defisit) dan diharapkan cadangan devisa akan bertambah.

3. Akibat Devaluasi

Harga barang-barang yang menggunakan bahan baku impor akan naik akibat naiknya kurs dan pada akhirnya harga barang-barang lain juga akan naik.

5. ASPEK SOLVABILITAS NERACA PEMBAYARAN LUAR NEGERI

Bagaimana peran ekspor-impor terhadap perekonomian nasional bisa dilihat dari berbagai indikator, seperti : (1) saldo transaksi berjalan, (2) rasio ekspor-impor terhadap PDB dan (3) dinilai tukar perdagangan (terms of trade)

1. Perkembangan Saldo Transaksi Berjalan

· Transaksi Berjalan (TB) adalah perhitungan antara saldo ekspor-impor barang dengan saldo ekspor-impor jasa atau kalau digabung TB adalah perhitungan antara ekspor barang dan jasa dengan impor barang dan jasa.

Perkembangan Ekspor, Impor dan

Saldo TB (1973-1990) (dalam juta $)

Periode	Ekspor Barang dan Jasa	Impor Barang dan Jasa	Saldo TB, Termasuk Off Transfer
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990	3,306 7,464 7,025 8,774 10,929 11,327 15,552 22,241 24,878 21,274 19,866 22,152 20,139 15,972 18,832 21,370 25,411 29,455	3,836 6,915 8,160 9,696 11,006 12,754 14,602 19,432 25,694 26,732 26,318 24,175 22,150 20,142 21,187 23,021 26,858 32,038	-476 598 -1,109 -907 -51 -1,413 980 3,011 -566 -5,324 -6,338 -1,856 -1,923 -3,911 -2,098 -1,397 -1,108 -2,369

Sumber : IMF, International Financial Statistic (dikutip dari : Tulus T. H. Tambunan, 1996).

· Hampir setiap tahun TB mengalami saldo defisit ( - ) kecuali pada tahun-tahun 1974, 1979 dan 1980 yaitu pada masa oil boom I dan II.

2. Rasio Ekspor Impor terhadap PDB

· Besar kecilnya rasio ekspor impor terhadap PDB menunjukkan besar-kecilnya peranan atau sumbangan perdagangan luar negeri terhadap PDB. Makin bsar rasio ekspor impor terhadap PDB, makin besar sumbangan ekspor impor terhadap PDB, yang berarti pula makin besar pengaruh perdagangan luar negeri terhadap perekonomian nasional.

· Tahun 1980 Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar $69,800 miliar, nilai ekspor saat itu $21,909 miliar dan nilai impor $10,909 maka kalau kita hitung rasio ekspor – impor erhadap PDB pada tahun 1980 sebesar 47,0%. Rasio itu pada tahun 1996/1997 meningkat menjadi 55,7%, karena saat itu jumlah PDB sebesar $231,400 miliar, sedang total nilai ekspor + impor sebesar $128,913 miliar.

· Besarnya % nilai ekspor dan impor terhadap PDB tersebut menunjukkan bahwa keterpaduan ekonomi Indonesia masih lemah. Ekonomi Indonesia sangat tergantung pada ekonomi luar negeri.

6. EFEK NILAI TUKAR PERDAGANGAN (TERMS OF TRADE)

· Pengaruh Perdagangan luar negeri dapat diketahui melalui indikator indeks nilai tukar perdagangan (terms of trade) perubahan terms of trade (TOT) dari tahun ke tahun akan mempengaruhi besarnya pendapatan domestik bruto (GDY = Gross Domestic Yield). Untuk mengetahui berapa besar pengaruh TOT terhadap GDY, maka perlu dilakukan prosedur sebagai berikut : (Suseno, 1995).

1) Menentukan indeks harga ekspor (P_x) dan indeks harga impor (P_m).

XB MB

P_x = --------- . 100% ; P_m = --------- . 100%

XK MK

Keterangan :

XB = ekspor harga berlaku

XK = ekspor harga konstan

MB = impor harga berlaku

MK - impor harga konstan

2) Menentukan indeks nilai tukar atua terms of trade (TOT)

P_x

TOT = ------- . 100%

P_m

3) Menentukan nilai kapasitas impor (C_m), yaitu kemampuan mengimpor barang-barang dari luar negeri berdasarkan nilai ekspor.

XB XK

C_m = ------- . 100%, atau ------- . TOT

P_m 100

4) Menentukan efek nilai tukar perdagangan luar negeri (ENT)

ENT = C_n – XK

5) Menentukan nilai Pendapatan Domestik Bruto (GDY)

GDY = PDB + ENT

· Contoh Perhitungan :

Tabel Ekspor Impor menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan 1993 (miliar rupiah)

Uraian	1998	2002
Ekspor harga berlaku (XB) Ekspor harga konstan (XK) Impor harga berlaku (MB) Impor harga konstan (MK) PDB s/d harga konstan 1993	506.244,8 134.707,2 413.058,1 132.400,7 376.374,7	559.941,9 116.907,1 459.631,1 97.985,1 426.740,5

Perhitungan ENT dan GDY 1998, 2002 (miliar rupiah)

Uraian	1998	2002
Indeks harga berlaku (P_x) Indeks harga konstan (P_m) Term of Trade (TOT) Kapasitas Impor (C_m) Efek Nilai Tukar (ENT) GDY s/d harga 1993	375,8% 312,0% 120,5% 162.258,0 27.550,8 403.925,5	487,5% 469,1% 103,9% 121.496,9 4.589,8 431.330,3

· Harga ekspor dan impor konstan 2002 lebih kecil dibandingkan harga ekspor dan impor konstan 1998, menyebab TOT menurun dari 120,5 (1998) menjadi 103,9 (2002), sehingga ENT tahun 2002 hanya Rp 4.589,8 miliar dibandingkan ENT tahun 1998 sebesar Rp 27.550,8 miliar.

7. ANALISIS KEBIJAKAN NERACA PEMBAYARAN LN

· Kebijakan ekonomi internasional dalam arti luas adalah tindakan/ kebijakan ekonomi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah serta bentuk dari pada perdagangan dan pembayaran internasional.

Dalam arti sempit kebijakan ekonomi internasional adalah tindakan/ kebijakan ekonomi pemerintah yang secara langsung mempengaruhi perdagangan dan pembayaran internasional.

· Instrumen kebijakan ekonomi internasional meliputi : (1) kebijakan perdagangan internasional; (2) kebijakan pembayaran internasional; (2) kebijakan bantuan luar negeri.

1) KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

a. Cakupan kebijakan meliputi tindakan pemerintah terhadap transaksi-transaksi dalam

b. TINDAKAN/ KEBIJAKAN PEMERINTAH :

(1) Mengundangkan UU No.5/ 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha;

(2) Menurunkan tarif pajak ekspor (beberapa produk tertentu): untuk meningkatkan daya saing.

(3) Mendirikan PT. Bank Ekspor Indonesia (BEI): menyediakan pembiayaan, penjaminan, jasa konsultasi dan usaha lain untuk meningkatkan ekspor.

2) KEBIJAKAN PEMBAYARAN INTERNASIONAL

a. Kebijakan ini meliputi tindakan/ kebijakan pemerintah rekening modal (Modal di Luar Sektor Moneter): menyangkut lalu lintas modal masuk dan keluar.

b. Tindakan/ kebijakan pemerintah :

1. Penghapusan pembatasan penanaman modal asing (PMA): di bidang perkebunan kelapa sawit, perdagangan eceran dan grosir.

2. Pengesahan kerangka kerja sama investasi antar ASEAN

3. Mengundangkan UU No. 24/ 1999 tentang lalu lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar

4. Peraturan BI, PBI No.1/9/PBI/1999: ketentuan mengenai kewajiban pelaporan lalu lintas (kegiatan) devisa melalui Bank dan LKBB.

3) KEBIJAKAN BANTUAN LUAR NEGERI

a. Kebijakan bantuan luar negeri adalah tindakan/ kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan (grants), pinjaman (loans):

b. Tindakan/ kebijakan pemerintah :

Pemerintah bersama bank Indonesia meneruskan upaya penyelesaian masalah utang luar negeri dan dalam negeri salah satu penyelesaian utang luar negeri adalah :

(1) Pemerintah melanjutkan kesepakatan Frankfrut 4 Juni 1998 mengenai restrukturisasi utang jangka pendek antar bank melalui pertemuan di London 29 Maret 1999.

(2) Hasil kesepakatan pertemuan London: menukarkan utang luar negeri antar bank (exchange offer) yang jatuh tempo antara 1-4-1999 s/d 31-12-2001 dengan utang baru yang jatuh tempo antara tahun 2002 hingga tahun 2005.

(3) Fasilitas yang diberikan kepada para debitor dan kreditor untuk menyelesaikan masalahnya melalui PRAKASA JAKARTA dan INDRA (Indonesia Debt Restruturing Gency)

DAFTAR BACAAN

1. Tambunan, Tulus, T.H., Dr., Perekonomian Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

2. Nopirin, Dr., Ekonomi Internasional, …… 1990

3. Kindleberer, Ekonomi Internasional, Terjemahan oleh Rudy P. Sitompul, Penerbit Erlangga, jakarta, 1983.

4. Hutaba rat, Roselyne, Dra., Transaksi Ekspor-Impor, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1992.

5. Boediono, Dr., Ekonomi Internasional, Diterbitkan oleh BPFE, Yogyakarta, 1994.

6. Opposunggu, H.M.T., Kebijaksanaan Devaluasi di Indonesia, Penerbit Erlangga, jakarta, 1985.

7. Triyono Widodo, Suseno Hg. Indikator Ekonomi, Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia, Penerbit Kanisius, 1995.

8. Bank Indonesia, Laporan Bank Indonesia, Tahun 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.

MONETER DAN BANK

Bank Indonesia :

- Menjaga stabilitas harga/ inflasi

- Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah

1. Kredit è M₂ è inflasi meningkat kebijakan DPT dengan SBI dan CAR & LDR

a. Mekanisme SBI

Bila M₂ (kelebih likujiditas) è Bunga SBI è likuiditas Bank :

- 50% beli SBI

- 50% beli kredit

b. CAR :

- Tujuan

- Manfaat

LDR :

- Tujuan

- Manfaat

2. Susunan/ Rumus M_o dan M₂

M₀ è sasaran operasional

M₂ è sasaran antara

Inflasi è sasaran akhir

Lampiran : Neraca Pembayaran Indonesia

1997 – 2001 (Standar Bank Indonesia)

1995 – 1998 (Standar IFM)

NERACA PEMBAYARAN INDONESIA
Rincian	1997	1998	1999
	MILIAR $
A. Transaksi Berjalan 1. Barang a. Export f.o.b 1) Non Migas 2) Migas - Minyak - LNG - LPG b. Impor f.o.b 1) Non Migas 2) Migas - Minyak - LNG 2. Jasa a. Non Migas b. Migas 1) Minyak 2) LNG B. Modal di luar Sektor Moneter 1) Lalu lintas modal pemerintah (bersih) a. Penerimaan pinjaman b. Pelunasan pinjaman 2) Lalu lintas modal swasta (nt) a. Penanaman modal langsung b. Lainnya C. Jumlah (A + B) D. Selisih perhitungan C dan E E. Lalu – lintas Moneter Catatan : 1. Aktiva Luar Negeri (GFA) Setara impor nonmigas (bulan) 2. Cadangan Devisa Bersih (NIR) 3. Transaksi Berjalan (%)	-5,6 10,1 56,3 44,6 11,7 6,8 4,4 0,5 -46,2 -41,1 -4,8 -4,5 -0,3 -15,1 -10,5 -4,6 -2,1 -2,5 2,6 2,9 7,9 -4,7 -0,3 4,7 -5,0 -2,4 -1,7 4,8 21,4 4,5 17,6 -2,3	4,1 18,3 50,3 42,9 7,4 4,1 3,1 0,2 -32,0 -29,1 -2,9 -2,6 -0,3 -14,2 -11,4 -2,8 -1,4 -1,4 -3,9 10,0 13,7 -3,7 -13,9 -0,4 -13,5 0,2 2,1 -2,3 23,8 8,9 14,1 4,3	5,2 20,1 51,4 41,4 10,0 5,7 4,0 0,3 -31,3 -27,4 -3,9 -3,6 -0,3 -14,9 -11,9 -3,0 -1,4 -1,6 -3,2 6,5 10,6 -4,1 -9,7 -2,3 -7,4 2,0 1,4 -3,4 27,1 10,9 16,4 4,0

NERACA PEMBAYARAN INDONESIA
Rincian	1999	2000	2001
	MILIAR $
A. Transaksi Berjalan 1. Barang a. Export f.o.b 1) Non Migas 2) Migas - Minyak - LNG - LPG b. Impor f.o.b 1) Non Migas 2) Migas - Minyak - LNG 2. Jasa a. Non Migas b. Migas 1) Minyak 2) LNG B. Modal di luar Sektor Moneter 1) Lalu lintas modal pemerintah (bersih) a. Penerimaan pinjaman b. Pelunasan pinjaman ¹⁾ 2) Lalu lintas modal swasta (nt) c. Penanaman modal langsung d. Lainnya C. Jumlah (A + B) D. Selisih perhitungan C dan E E. Lalu – lintas Moneter ²⁾ Catatan : 1. Aktiva Luar Negeri (GFA)³⁾ Setara impor nonmigas (bulan) 2. Cadangan Devisa Bersih (NIR) 3. Transaksi Berjalan (%)	5,8 20,6 51,2 41,0 10,3 5,7 4,2 0,4 -30,6 -26,6 -4,0 -3,7 -0,3 -14,9 -11,7 -3,2 -1,5 -1,7 -4,6 5,4 7,9 -2,6 -9,9 -2,7 -7,2 1,2 2,1 -3,3 27,1 6,7 4,1	8,0 25,0 65,4 50,3 15,1 8,0 6,8 0,4 -40,4 -34,4 -6,0 -5,8 -0,2 -17,1 -12,5 -4,6 -2,2 -2,4 -6,8 3,2 5,0 -1,8 -10,0 -4,6 -5,4 1,2 3,8 -5,0 29,4 6,0 5,3	5,0 21,6 58,7 45,8 12,9 7,2 5,4 0,4 -37,0 -31,4 -5,6 -5,3 -0,3 -16,7 -12,4 -4,3 -2,2 -2,1 -8,9 -0,3 3,3 -3,6 -8,6 -5,9 -2,7 -3,9 2,6 1,4 28,0 6,1 3,4

Neraca Pembayaran Indonesia ¹⁾ (juta $)
Rincian	1995	1996	1997	1998	1999²⁾
A. Neraca barang dan Jasa 1. Barang dagangan ekspor f.o.b Barang dagangan impor f.o.b 2. Ongkos penggangkutan dan asuransi Berhubungan dengan impor 3. Ongkos pengangkutan lainnya 4. Perjalanan luar negeri 5. Jasa modal 5.1. Jasa modal dari sektor minyak bumi dan LNG 5.2. Jasa modal dan penanaman modal langsung dan lainnya 6. Pemerintah tidak termasuk bagian lain 7. Jasa lain-lain Neraca barang (1) Neraca Jasa ( 2 s.d. 7) B. Hibah 8. Swasta 9. Pemerintah C. Transaksi Berjalan (A + B) D. Lalu lintas Modal D.1. Diluar sekotr moneter 10. Penanaman modal langsung dan lalu lintas modal jangka panjang lainnya Penanaman modal langsung Obligsi a. Pemerintah b. Swasta Lalu lintas modaljangka panjang lainnya a. Pemerintah b. Swasta 11. Lalu lintas modal jangka pendek 11.1. Pemerintah 11.2. Swasta D.2. Sektor moneter 12. emas moneter 13. Special Drawing Rights 14. Hubungan dengan IMF 15. Valuta asing 16. Lain-lain E. Selisih perhitungan (antara C dan D)³⁾	-6.760 42.454 -40.921 -4.504 -695 3.057 -7.907 -2.033 -5.874 -183 -2.858 6.533 -13.293 330 -- 330 -6.430 8.768 10.284 10.268 4.346 -- -- -- 5.938 31 5.907 -- -- -- -1.516 -12 -5 -7 -1.492 0 -2.338	-7.801 50.188 -44.240 -4.867 -1.018 3.787 -8.176 -2.168 -6.008 -225 -3.250 5.948 -13.749 125 -- 125 -7.676 6.387 10.638 6.613 6.194 -- -- -- 419 -672 1.091 4.225 0 4.225 -4.451 48 3 8 -4.511 1 1.289	-5.001 56.297 -46.223 -5.084 -934 4.236 -8.946 -2.614 -6.332 -264 -4.103 10.074 -15.075 309 -- 309 -4.692 6.343 2.233 4.478 4.677 -- -- -- -199 2.571 -2.70 -2.245 0 -2.245 4.110 219 -524 273 4.142 0 -1.651	3.589 50.371 -31.942 -3.337 -852 2.154 -9.955 -1.756 -8.189 -78 -2.773 18.429 -14.841 508 -- 508 4.097 -6.219 -3.875 4.354 -356 -- -- -- 4.710 9.920 -5.267 -8.229 0 -8.229 -2.344 6 132 0 -2.482 0 2.123	4.363 51.435 -31.357 -2.811 -926 2.189 -11.030 -1.820 -9.210 -72 -3.077 20..078 -15.726 804 -- 804 5.157 -6.504 -3.212 4.735 -2.323 -- -- -- 7.058 6.542 516 -7.947 0 -7.947 -1.292 -9 156 0 -3.439 0 1.548
1) Penyajian menurut standar iMF 2) Proyeksi per 30 November 1999 3) Positif berarti detaild an negatif berarti surplus

Catatan

Minggu, 13 Januari 2013

NERACA PEMBAYARAN LUAR NEGERI INDONESIA

Pinjaman pemerintah

Pinjaman swasta

Pinjaman pemerintah

Swasta

Bank

Jenis

IHF = Indeks Harga Konsumen Luar Negeri

Tidak ada komentar:

Posting Komentar